“Orangtuaku”: Siapakah Gerangan?

Oleh: Irwanto
Guru Besar Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta; Senior advisor Center for HIV-AIDS Research Atma Jaya Catholic University; Co-director, Center on Child Protection, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia.

Baik anak maupun orangtua secara biologis tidak dapat memilih siapa orangtua atau anak mereka. Situasi yang demikian membuat kita berpikir, atas dasar apa hubungan anak dan orangtua itu diatur sehingga masing-masing lolos kualifikasi sebagai “anak” dan sebagai “orangtua”. Hubungan biologis, dianggap sebagai kriteria utama dalam hubungan antara anak dan orangtuanya. Hal ini terutama ketika dimaknai bahwa hubungan biologis itu (kopulasi seksual) disertai niat atau keinginan untuk mewujudkan hak dan kewajiban manusia untuk melanjutkan proses prokreasi, sehingga manusia sebagai spesies tidak lenyap dari muka bumi.

Meskipun demikian, hubungan antara anakdan orangtua secara biologis menjadi problematik ketika kelahirannya tidak direncanakan atau bahkan tidak diinginkan.  Hal ini terjadi karena kelalaian kedua pasangan untuk menjaga kehamilan atau karena adanya paksaan dan kekerasan dalam hubungan tersebut. Walau secara biologis dia adalah anak dari seorang pemerkosa, apakah dengan serta merta laki-laki yang memberikan spermanya itu disebut sebagai “ayah” atau orangtua anak? Bagaimana dengan status perempuan yang mempertahankan kehamilannya karena “terpaksa”. Dapatkah dia disebut sebagai Ibu dari anaknya?  Kalau hubungan “anak” dan “orangtua” hanya sebatas “biologis”, maka banyak sekali anak-anak yang bernasib malang.

Menjadi orangtua anak harus memenuhi beberapa kriteria yang menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hubungan biologis tidak serta merta menjamin hal ini. Dalam hal seperti ini, maka kriterianya lebih bersifat sosial dan moral. Menjadi orangtua memerlukan rasa tanggung jawab terhadap pihak yang disebut anak dan komitmen terhadap tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab itu banyak wujudnya. Memberikan kasih sayang, melindungi bahkan berkorban untuk anak, memastikan anak untuk memperoleh sandang-pangan-papan terbaik, memastikan anak dapat belajar secara formal maupun informal, memastikan anak dihargai pendapatnya dan diberi kesempatan untuk mandiri, dan lain-lain. Landasan moral bagi tanggung jawab seperti itu dapat dipetik dari kepercayaan atau agama yang menyebutkan anak adalah titipan dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa, atau berdasar moralitas berbuat baik bagi sesama orang akan menciptakan dunia yang baik bagi semua orang.

Lagi-lagi tidak semua “orangtua” mampu menghayati dan mengimplementasikan komitmen terhadap tanggung jawab itu secara konsisten. Banyak orangtua yang berubah di tengah jalan, baik karena faktor eksternal, internal keluarga, maupun personal. Dunia yang makin dinamis ini dengan mudah dapat melempar komunitas yang hidup damai sejahtera dalam sekejab menjadi porak-poranda dan mencerai-beraikan keluarga. Kondisi ekonomi-politik di Indonesia yang masih tidak stabil dapat memicu konflik interpersonal atau komunal yang berakibat buruk bagi keluarga. Untuk itulah harus adasemacam safety net. Suatu sistem yang ditata oleh Negara untuk memitigasi dampak terburuk dari situasi-situasi yang dapat mengguncang bahkan meruntuhkan keutuhan keluarga.

Dalam konsep safety net, maka Negara hadir sebagai “Orangtua” atau Parens Patriae (parents for her country). Istilah ini banyak digunakan dalam Common Law di Inggris yang maknanya adalah Negara bertindak sebagai pelindung dan pengasuh warga negaranya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi diri mereka sendiri[1]. Negara bukan saja sebagai institusi, tetapi juga sebagai agregasi perwujudan tanggung jawab moral bagi setiap warganegara terhadap warganegara yang lain. Di Indonesia, prinsip ini dituangkan dalam pasal 34 UUD tahun 1945.

Mengapa prinsip Parens Patriae ini perlu diwujudkan dalam wacana publik? Karena alasan bernegara adalah untuk hidup bersama dalam sebuah wilayah yang sama dengan mengatur sumberdaya yang ada seadil-adilnya dengan mandiri. Hidup bersama itu tidak mungkin terwujud jika ada di antara warga Negara yang terlantar, terpinggirkan, bahkan terlupakan di antara warga Negara lain yang hidup berlebih bahkan berkelimpahan. Kenyataan inilah yang dijadikan dasar dalam Sustainable Development Goals (SDGs).  Jika kita mau hidup bersama di bawah satu atap langit yang sama, maka tidak boleh ada satu manusiapun yang tertinggal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. SDGs menyatakan bahwa dalam setiap tujuan yang hendak dicapai disepakati bahwa jika ada satu manusia yang terlupakan, maka tujuan itu tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah, dalam kesepakatan global ini komitmen pemerintah dan penerapan instrumen HAMdiperkuat.

Apa maksud dari tulisan ini?

Mengingatkan setiap orangtua akan tanggung jawab mereka terhadap anak itu penting. Tetapi tugas dan tanggung jawab para aktivis perlindungan anak bukan hanya sebatas itu. Kita harus realistis bahwa tidak semua orangtua sanggup menjalankan tangung jawab dan komitmennya pada anak-anak mereka. Tugas dan tanggung jawab yang lebih besar adalah memperjuangkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa Negara hadir sebagai “Orangtua” anak-anak di seluruh wilayah negeri ini tanpa pandang bulu. Dengan demikian, tidak ada seorang anakpun tertinggal dalam menikmati hak-hak hidup dan tumbuh kembangnya di Nusantara yang indah ini.

 

                                                                                                                                                                           Bintaro, 12 Februari 2017
                                                                                                                       Ditulis dalam rangka peluncuran Kampanye Tahun 2017
                                                                                                               “KELUARGAKU PELINDUNGKU” oleh Yayasan Sahabat Anak
                                                                                                                                                  pada Hari Sahabat Anak 17 Februari 2017.
[1] Terjemahan bebas dari definisi yang diunduh dari Legal Information Institute (LII), Cornell University – https://www.law.cornell.edu/wex/parens_patriae
Iklan

About Sahabat Anak

Sahabat Anak is a non-profit organisation that provides quality education and children’s rights advocacy in an effort to encourage and inspire Jakarta’s street children to escape urban poverty. The movement began in 1997 after a group of university students made a commitment to make a difference in the lives of Indonesia's street children. As a volunteer-based organisation, Sahabat Anak aims to involve as many members of the community as possible to help improve the lives of street children.

Posted on 02/17/2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: